Di tengah perkembangan pemberlakuan UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menggeser paradigma pemidanaan ke arah keadilan restoratif, keberagaman sanksi, dan nilai Pancasila, yang selanjutnya telah dilakukan perbaikan pada penerapan Pasal-Pasal tertentu dengan UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berfungsi sebagai instrumen harmonisasi untuk menyelaraskan norma, menjamin proporsionalitas, kepastian hukum, serta mengatur mekanisme transisi implementasi.

Melalui analisis komparatif, buku ini memetakan persamaan, perbedaan substansial, serta implikasi yuridis dan operasional kedua undang-undang terhadap klasifikasi tindak pidana, fleksibilitas penjatuhan sanksi, dan peran hakim. Hasil analisis diharapkan menjadi referensi dinamis dalam memahami ketentuan Hukum Pidana yang berlaku pada KUHP Baru dengan berdasarkan Penyesuaian Pidana bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem hukum pidana Indonesia yang lebih adil, terprediksi, dan berorientasi pada keadilan substantif.